Politik Santun Dengan Cara Netral Aktif

[et_pb_section admin_label=”section”]
[et_pb_row admin_label=”row”]
[et_pb_column type=”4_4″][et_pb_text admin_label=”Text”]

Pimpinan Pusat Muhammadiyah menegaskan sikap organisasi tak akan berubah dalam Pemilu 2019. Muhammadiyah tetap tak ingin terlibat dalam politik praktis. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menyatakan, Muhammadiyah akan terus berpegang teguh pada khitahnya sebagai organisasi dakwah yang tidak berafiliasi dengan partai politik.

“Kita bertanggung jawab untuk tegaknya moral kehidupan berbangsa dan bernegara. Di situ kami melakukan silaturahim, berdiskusi, menyampaikan pandangan, dan lain sebagainya,” ujar Haedar di gedung PP Muhammadiyah, Jakarta, Rabu (13/2).

Haedar juga menegaskan, kegiatan politik praktis merupakan ranahnya partai politik sehingga merupakan hal keliru jika Muhammadiyah dan ormas-ormas lainnya terlibat dalam politik praktis. Walau secara organisasi tetap netral, Muhammadiyah tak melarang kadernya berpolitik karena merupakan hak setiap warga negara. Namun, Muhammadiyah memiliki rambu-rambu yang harus dipatuhi bagi kadernya yang berpolitik praktis.

Haedar menjelaskan, Muhammadiyah hanya mengingatkan kadernya agar tetap menjaga martabat Muhammadiyah. Selain itu, kader diharapkan dapat membawa misi untuk kepentingan Muhammadiyah, bangsa, dan negara.

Muhammadiyah pun mengimbau semua masyarakat dan warga Muhammadiyah untuk aktif menjadi pemilih yang bertanggung jawab. Kader juga diingatkan untuk berpolitik secara santun. “Itu bentuk dari Muhammadiyah milik semua pihak, golongan, dan komponen bangsa,” kata Haedar.

Sikap untuk netral dalam percaturan politik merupakan salah satu isi khitah perjuangan Muhammadiyah yang dirumuskan pada muktamar ke-38 tahun 1971 di Ujung Pandang atau disebut juga Khittah Ujung Pandang. Ada empat khitah yang dirumuskan dalam muktamar tersebut. Pertama, Muhammadiyah adalah gerakan dakwah Islam yang beramal dalam bidang kehidupan masyarakat dan tidak mempunyai afiliasi dengan partai politik manapun.

Kedua, setiap warga Muhammadiyah, sesuai dengan asasinya dapat/tidak memasuki organisasi lain sepanjang tidak menyimpang dari AD/ART.

Ketiga, Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam setelah pemilu 1971, Muhammadiyah melakukan gerakan amar makruf nahi mungkar secara konstruktif dan positif terhadap Partai Masyumi Indonesia. Keempat, mengamanatkan PP Muhammadiyah untuk menggariskan dan mengambil langkah-langkah dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan mental spiritual.

[/et_pb_text][/et_pb_column]
[/et_pb_row]
[/et_pb_section]